Komoditas politik, Bukan Fatwa MUI

Fatwa MUI mengenai haramnya Golput banyak dirasakan kurang menyenangkan, pasalnya banyak yang berkata bahwa MUI sudah keluar dari koridor sebenarnnya, sebagai pemberi penjelasan mengenai agama dan syariat kepada hal-hal berbau politik. MUI berdalih bahwa selama ini yang mereka fatwakan tidak kurang dari desakan masyarakat, padahal semestinya MUI menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan pemimpin di mata agama, tetang idealnya pemimpin dalam Islam, dan urgensinya dalam pemilu. Sosialisasi seperti inilah yang penting untuk masyarakat , paling tidak mereka mengetahui sejauhmana pentingnya pemilu, bukan lantas fatwa haram golput menjelang pemilu.
Dalam UUD 45 disebukan bahwa memilih wakil rakyat dalam pemilu merupakan hak bagi tiap individu, namun ketentuan tersebut telah keluar dari apa yang telah MUI lakukan. Golput adalah istilah yang digunakan untuk setiap mereka yang tidak memilih dalam pemilu, sejak dahulu tradisi golput sudah dimaklumi diseluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri istilah Golput muncul saat orde Baru berkuasa, disaat masyarakat sipil dipaksa untuk memlih partai penguasa, dan belakangan menjelang pemilu 2009 Golput difatwakan haram oleh MUI, walaupun ada beberapa tokoh yang memaksakan Golput, seperti yang dilakukan oleh Gus Dur.
Fatwa MUI yang satu ini memang rawan ditafsirkan miring oleh siapapun, menjelang pemilu seperti sekarang ini apa lagi. Seperti apa yang disangka bahwa keluarnya fatwa ini dikarenakan MUI sudah masuk ranah politik praktis, artinya menjadi salah satu kendaran setrategis salah satu parpol-wallahu a’lam. Namun jelas bagi sebagian politikus dan negarawan fatwa MUI telah merusak proses demokrasi di Indonesia, walaupun sebenarnya MUI bagian dari proses demokrasi tersebut.
Ada dua alasan yang saya tahu mengenai keluarnya fatwa ini, pertama penitngnya pemilu itu diqiyaskan pada peristiwa tsaqifah, yaitu penundaan pemakaman Rasul SAW lantaran belum adanya pemimpin. Bahkan dalam fiqh disebutkan satu hari tanpa pemimpin lebih utama dari bertahun-tahun dengan pemimpin yang zalim, maka disinilah dirasakan bagaimana kepemimpinan itu sangat penting dalam Islam, walapun keluar dari perdebatan kaum syiah yang menganggap peristiwa staqifah penuh dengan intrik politik bahkan sangat salah disaat Pemakaman manusia agung harus dinomerduakan setelah kepemimpinan.
Alasan kedua adalah dalil fiqh menegenai mafsadat(kerusakan), bahwa jika ada dua hal yang mafsadat/ancur, maka diambil mana yang lebih ringan kerusakannya/kemafsadatannya. Artinya ini diambil lantaran kebanyakan mereka yang golput tidak memiliki pilihan yang ideal, semacam traomatik atas kepemimpinan sebelumnya, atau mainstream politisi yang sudah menghancurkan situasi. Maka sebenarnya menurut MUI tidak ada salahnya jika memilih calon yang kebejatannya paling rendah dari yang lain. Alasan yang lain masih banyak mungkin, yang saya tuhu hanya dua ini bisa menjelaskan sedkit kenang-kenangan Pemilu kita kemarin. Dan ternyata itu bukan Fatwa MUI, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Umar Syihab ketua MUI di sela acara Lebaran Bareng Keluargha Syihab. Lalu sekarang sipakah yang telah menyebarkan itu sebagai sebauh fatwa MUI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s